• Jelajahi

    Copyright © Sure id
    sure id

    Iklan

    Ditengah Pandemi Anggota DPRD DKI minta gaji naik Rp 8,38 milyar

    , Desember 03, 2020 WIB
    Sure Id - DPRD DKI Jakarta kembali menjadi sorotan publik pasalnya adanya rencana menaikkan gaji anggota DPRD DKI yang diajukan lewat rancangan kerja tahunan( RKT tahun 2021) menjadi 8,3 miliar atau Rp 8.383.791.000 pertahun

    sehingga anggota DPRD DKI Jakarta akan mendapatkan Rp 698.6 jt setiap bulannya pada tahun 2021
    Namun tidak semuanya fraksi mendukung rencana kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta ini salah satunya datang dari fraksi PSI, Menurut anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari dengan total anggaran sebesar Rp888,68 miliar dalam mendukung kegiatan 106 anggota dewan. ditengah kondisi jutaan masyarakat diluar saya yang tengah dilanda kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, tidak elok rasanya apabila besaran kenaikan anggaran DPRD sedemikian besar,

    Pengamat politik Panggi Syahwi Chaniago menilai usulan kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta ditengah pandemi Covid-19 dinilainya menjatuhkan wibawa dan citra anggota dewan itu sendiri.

     Menurut Panggi wacana seperti ini tidak perlu untuk dimunculkan Karena dapat menimbulkan ketidak percayaan Masyarakat kepada pejabat menjadi semakin besar, hal ini di anggap sebagai sentimen yang berbahaya, memunculkan kemarahan dari masyarakat hal itu juga menjatuhkan citra dan wibawa anggota DPRD DKI Jakarta, kalau ingin dapat empati buat wacana gaji siap dipotong bukannya malah mau naik gaji, Ungkapannya.

    adapun besaran gaji yang akan di terima DPRD yang dikutip dari KOMPAS.COM yaitu :

    Pendapatan langsung:

    Uang representasi: Rp 2.250.000 per bulan

    Tunjangan keluarga: Rp 315.000 per bulan

    Uang paket: Rp 225.000 per bulan

    Tunjangan badan: Rp 130.500 per bulan

    Tunjangan jabatan: Rp 3.262.500 per bulan

    Tunjangan komisi: Rp 326.250 per bulan

    Tunjangan beras: Rp 240.000 per bulan

    Tunjangan perumahan: Rp 110.000.000 per bulan

    Tunjangan transportasi: Rp 35.000.000 per bulan

    Tunjangan komunikasi: Rp 21.500.000 per bulan

    Total: Rp 173.249.250 per bulan

    Satu tahun: Rp 2.078.991.000

    Pendapatan tidak langsung (1):

    Kunjungan dalam provinsi: Rp 14.000.000 per bulan

    Kunjungan luar provinsi: Rp 80.000.000 per bulan

    Kunjungan lapangan komisi: Rp 14.000.000 per bulan

    Rapat kerja dengan eksekutif:Rp 6.000.000 per bulan

    Tunjangan sosperda: Rp 16.800.000 per bulan

    Tunjangan ranperda: Rp 4.200.000 per bulan

    Tunjangan sosial kebangsaan: Rp 8.400.000 per bulan

    Total: Rp 143.400.000 per bulan

    Satu tahun: Rp 1.720.800.000

    Pendapatan tidak langsung (2):

    Bimtek sekwan (luar daerah): Rp 60.000.000 dalam satu tahun

    Tunjangan reses: Rp 144.000.000 dalam satu tahun

    Bimtek fraksi (luar daerah): Rp 60.000.000 dalam satu tahun

    Total: Rp 264.000.000 dalam satu tahun

    Kegiatan sosialisasi dan reses :

    Sosialisasi kebangsaan: Rp 80.000.000 per bulan

    Sosialisasi rancangan perda: Rp 40.000.000 per bulan

    Sosialisasi Perda: Rp 160.000.000 per bulan

    Reses: Rp 960.000.000 per tahun

    Total: Rp 4.320.000.000 dalam satu tahun

    Total keseluruhan dalam satu tahun: Rp 8.383.791.000

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini